Antara BSE dan E-Catalouge

Buku Teks Pelajaran (BTP) merupakan sarana wajib yang harus dimiliki oleh siswa sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Ketiadaan BTP sama artinya menghambat kemajuan anak memperoleh pengetahuan. Untuk menopang hal tersebut, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud No 1 tahun 2018 tentang Juknis BOS yang isinya tersurat bahwa sekolah wajib mengalokasikan 20% dari dana BOS untuk membeli BTP. Pada lampiran Juknis BOS Bab V Poin B Penggunaan Dana Angka, tepatnya lagi pada Poin 1 huruf b dan c menegaskan bahwa:

“Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah.”

Melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2018 inilah pemerintah menjamin peserta didik mendapatkan BTP. Pertanyaannya adalah apakah 20% dana BOS tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan BTP peserta didik. Berdasarkan riset yang dilakukan PUNDI tahun 2017, anggaran tersebut sangat cukup digunakan untuk membeli BTP yang resmi dari pemerintah dengan harga HET. Apalagi peserta didik juga mendapatkan BOSDA, tentunya lebih dari cukup. Artinya peserta didik mendapatkan buku gratis dari pemerintah. Dengan demikian semestinya orang tua peserta didik tidak terbebani oleh biaya pembelian buku.

Dalam riset PUNDI tahun 2017 tersebut juga dikemukakan bahwa faktor penyebab dimungkinkannya peserta didik mendapatkan BTP gratis adalah karena mekanisme penjualan buku melalui sistem daring atau yang dikenal dengan E-catalouge. Sistem ini memangkas banyaknya jalur distribusi BTP, sehingga dapat menghasilkan harga yang sangat murah. Jika dibandingkan dengan BTP yang dijual bebas di toko buku, harganya bisa lima kali lipat lebih murah. Sistem ini juga memangkas praktek rabat yang diberikan pengecer kepada sekolah. Sistem ini juga dapat terpantau secara real time, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak memungkinkan terjadinya praktek manipulasi di dalamnya.

Namun sangat disayangkan, sistem ini dianggap gagal oleh pemerintah meskipun tidak pernah melalui proses evaluasi yang akurat. Berdasarkan sumber yang ditemukan PUNDI, setidaknya ada dua alasan mengapa sistem ini dianggap gagal: Pertama, serapan pasar tidak maksimal. Maksudnya banyak sekolah yang belum mengakses sistem ini. Padahal menurut pengakuan beberapa penyedia BTP yang namanya tidak ingin diekspose, serapan pasarnya telah mencapai target. Pada periode awal penerapan sistem ini memang tidak ditargetkan 100%. Diperkirakan baru pada tahun keempat semua sekolah dapat mengakses ini.

Kedua, sistem ini dianggap bentuk monopoli beberapa penerbit besar. Pernyataan ini juga tidak dapat dibenarkan, sebab penyedia yang terlibat dalam pengadaan BTP melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh LKPP. Pernyataan ini sebenarnya juga memojokkan LKPP karena dianggap tidak profesional proses rekrutmen. Jika 10 penyedia yang terlibat dalam pengadaan BTP dianggap memonopoli, maka sesungguhnya pemerintah mudah untuk mengantisipasinya, yakni dengan memperbanyak penyedia dan menurunkan standar seleksi penyedia.

Di tengah argumentasi yang tidak valid itulah lahirlah kebijakan baru, yakni BSE (Buku Sekolah Elektronik) yang sebenarnya dahulu era Muhammad Nuh dianggap gagal oleh berbagai pihak. Apa sebabnya? Karena dengan sistem ini ternyata siswa atau satuan pendidikan harus mencetak atau menggandakan sendiri BTP. Tentu saja pencetakan dalam jumlah yang sedikit ternyata memakan biaya begitu besar. Sebagian sekolah akhirnya ada yang meng-copy, namun ternyata hasilnya tidak maksimal. Sistem BSE juga menjadi kendala di sekolah-sekolah kecil yang tidak memiliki akses internet dan teknologi. Apalagi di daerah-daerah terpencil di berbagai pelosok tanah air ini. Alih-alih ingin memudahkan akses buku, sistem ini malah mempersulit peserta didik mengakses buku.

Antara E-catalouge dan BSE

Permendikbud No 1 tahun 2018 yang dikeluarkan pemerintah patut diapresiasi secara positif. Karena di dalam peraturan tersebut menjamin peserta didik mendapatkan akses BTP. Bahkan di beberapa daerah kebijakan tersebut diteruskan hingga ke bawah. Beberapa Pemerintah Daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Keerom, Dinas Pendidikan Ketapang dan Dinas Pendidikan Kota Padang memberikan surat edaran ke sekolah-sekolah yang isinya untuk melaksanakan kebijakan anggaran 20% dana BOS untuk BTP dengan melampirkan Permendikbud tersebut.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, semestinya pemerintah mempertimbangkan mekanisme apa yang paling tepat, sistem E-catalouge atau BSE. Sebelum menentukan mekanisme apa yang paling tepat pemerintah harus memiliki parameter dalam menilai hal tersebut. Menurut PUNDI, dengan mempertimbangkan argumentasi di atas, maka parameter yang paling tepat adalah mekanisme yang memungkinkan dana BOS terserap secara maksimal. Untuk memudahkan melihat apakah dana terserap atau tidak berarti harus ada mekanisme pelaporan di setiap transaksi yang dilakukan satuan pendidikan.

Sekarang dapat dilihat bagaimana proses bisnis yang terjadi pada sistem E-catalouge. Pertama-tama sekolah harus masuk ke laman buku.kemdikbud.go.id. Setelah masuk sekolah tinggal memilih BTP mana yang dibutuhkan. Setelah pemesanan terkirim ke penyedia, sekolah tinggal menunggu BTP yang dipesan datang dalam waktu tiga hari. Setelah buku sampai, sekolah kemudian melunasi pesanan kepada penyedia. Transaksi yang dilakukan secara daring ini tercatat dan dapat dilihat oleh siapapun. Nama sekolah, jenis buku yang dipesan, berapa jumlahnya semua tercatat dengan detail. Artinya pemerintah dimudahkan untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang tidak membelanjakan dana BOS sesuai peruntukannya. Pemerintah dapat mencocokkan data transaksi di laman dengan data Dapodik. Dengan begitu proses kontrol dapat dilakukan.

Lantas bagaimana dengan proses bisnis dengan sistem BSE. Pertama-tama siapapun boleh mendaftarkan diri sebagai penyedia. Setelah proses verifikasi selesai, penyedia yang lolos seleksi akan muncul dalam daftar penyedia. Siapapun boleh mengunduh e-book BTP yang tersedia. Dalam kebijakan BSE, sekolah boleh menggandakan sendiri buku yang diunduh. Namun tentu saja, jika menggandakan sendiri dalam jumlah terbatas (sedikit) biaya akan membengkak, yang tentu saja harga akan melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi). Pertanyaannya adalah apakah penggunaan dana BOS untuk kasus seperti ini dapat dibenarkan? Hal ini menjadi tentu menjadi masalah.

Langkah yang kedua sekolah dapat memesan kepada penyedia yang sudah terdaftar. Mekanismenya hampir sama dengan model E-catalouge, setelah buku sampai, sekolah kemudian melunasi kewajibannya. Lalu kemudian bukti transaksi diunggah sebagai laporan. Permasalahannya adalah bukan pada mekanisme pelaporannya, tapi terletak pada kepastian pembelian. Dalam sistem BSE membuka celah siapapun dapat menggandakannya. Hal ini tentu membuat ketidakpastian bagi penyedia. Ketidakpastian pembeli inilah yang menyebabkan penyedia BSE hanya mencetak buku-buku tertentu yang dianggap laris. Prof. Suyanto, mantan Dirjen Dikdasmen membenarkan hal ini. Menurut beliau sistem ini gagal, karena menyebabkan ketidakpastian bagi penyedia. “Ngak ada penyedia yang mau rugi,” tuturnya demikian.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa sistem E-catalouge merupakan mekanisme pengadaan BTP yang paling relevan. Namun bukan berarti gagasan BSE harus dinafikan. Sebab substansi BSE yang bertujuan untuk memudahkan akses BTP harus dipertimbangkan. Begitu pula adanya BTP dalam bentuk elektronik merupakan bentuk kemajuan peradaban, khususnya peradaban pendidikan.

Lalu apakah mungkin kedua mekanisme ini dikombinasikan? Jawabnya tentu sangat memungkinkan. Jika dalam proses belajar yang digunakan adalah BTP dalam bentuk cetak, maka semestinya dalam pengadaannya menggunakan sistem E-catalouge. Karena mekanisme ini yang paling relevan. Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat kebijakan bahwa buku elektronik khususnya BTP hanya boleh diunduh untuk kepentingan dibaca bukan untuk dicetak. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan tambahan, untuk buku-buku pendamping, penunjang, dan referensi yang disediakan pemerintah dapat diunduh dan digandakan sendiri.

Dengan menggabungkan dua mekanisme ini permasalahan-permasalahan di atas sebenarnya dapat terselesaikan. Baik peserta didik, pemerintah, dan penyedia semua mendapatkan keuntungan. Peserta didik akan mendapatkan buku murah, jika tidak memungkinkan untuk gratis, pemerintah dengan mudah memantau sejauh mana serapan 20% dana BOS, dan penyedia mendapatkan kepastian proses bisnis. Menggabungkan dua mekanisme ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Sebab, proses pendidikan terus berjalan, jangan sampai ketidakjelasan mekanisme membuat BTP tidak tersedia di meja para peserta didik. (HR).

Sumber tulisan: http://pundi.or.id/pundi/public/artikel?post=36

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *